Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Keseh

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - ENI HERAWATI TANDJUNG - Prof.Dr. Veronica Komalawati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Luas Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Iskatrinah - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Daerah Dikaitkan Dengan Pemekaran Daerah di Indonesia

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Mexsasai Indra - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaruh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Terhadap Penguatan Negara Hukum Indonesia

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Muhammad Ali - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Kepariwisataan Nasional Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju Negara Kesejahteraan

Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M. - Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Violetta Simatupang

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Pemilihan Gubernur Secara langsung oleh Rakyat Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Asep Bambang Hermanto - Dr. Agus Kusnadi, SH., MH. - Dr. Indra Perwira, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Lingkungan Hidup dihubungkan Dengan Pengelolaan di Sektor Hulu Migas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas

- Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Reza Wahyudi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Jaksa Agung Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - M. Djasman Pandjaitan - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Di Bidang Pers Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Publik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - NAPSIANUS MAX DAMPING - Prof.Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengambilan Keputusan secara Kolektif Oleh Pimpinan KPK Dalam Hal Penetapan Tersangka Berdaarkan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - PUTRI KEMALA SARI - Yesmil Anwar, SH., M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Keseh

Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Luas Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Konsep Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Daerah Dikaitkan Dengan Pemekaran Daerah di Indonesia

Pengaruh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Terhadap Penguatan Negara Hukum Indonesia

Hukum Kepariwisataan Nasional Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju Negara Kesejahteraan

Implikasi Pemilihan Gubernur Secara langsung oleh Rakyat Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Politik Hukum Lingkungan Hidup dihubungkan Dengan Pengelolaan di Sektor Hulu Migas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Jaksa Agung Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Di Bidang Pers Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Publik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Pengambilan Keputusan secara Kolektif Oleh Pimpinan KPK Dalam Hal Penetapan Tersangka Berdaarkan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi